SriwijayaUpdate.Com, Ogan Ilir –
Hasil investigasi sementara yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) , bahwa program keluarga harapan (PKH) dari Kemensos RI yang berada di wilayah OI, 60 persennya bermasalah.
“Setelah kami memanggil dari pihak terkait, baik dari Dinas Sosial, Koordinator PKH, dari pihak keluarga penerima manfaat (KPM) termasuk dari pihak BRI sebagai pihak menyalur dana transfer ke KPM, untuk sementara kami simpulkan 60 persennya bermasalah,”kata Ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustopa didampingi anggotanya Basri M Zahri dan Husnul Anam , usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan BRI Cabang Kayuagung yang juga membawahi wilayah OI.
Dikatakan Rizal Mustopa, maraknya masalah PKH di Kabupaten OI, baik laporan yang diterima secara tertulis atau secara lisan, bahkan ada yang sengaja datang melakukan aksi demo ke DPRD mempertanyakan system penyaluran dana PKH, yang tidak transfaran, membuat Komisi IV DPRD OI terus melakukan pendalaman terhadap masalah ini.
“Akan kita terus dalami masalah PKH ini, sebab ini beban moral kami. Kami menilai sekitar 60 persen bermasalah, banyak oknum yang terlibat, dan kalau nantinya oknum ini terlibat kearah tindak pidana , tentu akan salurkan kepihak berwenang untuk mengusutnya,”ujar politisi partai Nasdem ini .
Sementara Pimpinan Cabang (Pincab) BRI Kayuagung Tommy Salasah mengatakan, bahwa masalah PKH dikabupaten OI, akibat dari miss komunikasi dari penerima KPM dan para pengurusnya.
“Kami sudah melakukan sosialisasi , bahwa kartu ATM yang dimiliki oleh peserta KPM, harus dipegang sendiri dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain, termasuk no PIN ATM sendiri tidak boleh diketahui oleh orang lain,”katanya.
Memang no PIN ketika peserta KPM menerima ATM dari BRI, PIN yang dikeluarkan sama , namun setelah ATM tersebut diterima, No PIN harus diganti .
“Kedepan masalah PKH ini tidak akan lagi terulang, akan kita benahi semuanya dan akan kita dorong terus akan peserta PKH paham,”jelas Tommy.
Seperti diketahui, PKH di Kabupaten OI terjadi secara massif, beberapa desa diprotes warga yang merasa tidak menjadi KPM, begitu juga peserta KPM protes, terjadi banyak pemotongan dana PKH tersebut, oleh oknum ketua Kelompok maupun oknum pendamping.
Ironisnya, ATM dari peserta KPM tidak dipegangnya, justru baik no PIN dan ATM dipegang oleh Ketua Kelompok dan pendamping, sehingga ketika pencairan, para oknum ini memanfaatkannya dengan melakukan pemotongan dengan kisaran bervariatif. (Red)
