SriwinayaUpdate. Com, Palembang
Pertemuan yang dilakukan di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel tersebut dilakukan dalam rangka Penelahan BAKN DPR RI terhadap LHP terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru mengatakan, recofusing anggaran masih menjadi persoalan di daerah. Sebab, recofusing anggaran tersebut menghambat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebelumnya telah disusun.
Di sisi lain, pandemi covid-19 memang harus segera ditangani, namun pembangunan juga tetap harus dilakukan sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda. Apalagi saat ini yang berkaitan dengan recofusing. Keterbatasan keuangan di daerah semakin bertambah karena adanya pemotongan dana tersebut sehingga menghambat RPJMD yang telah disusun,” kata Herman Deru.
Untuk itu, lanjutnya, pertemuan bersama BAKN DPR RI ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah di Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya agar persoalan yang dihadapi tersebut mendapatkan solusi.
“RPJMD ini janji politik yang tertuang di dalam keputusan dan sudah disetujui DPRD sehingga memang harus dilakukan agar daerah ini terus maju. Sebab itulah, kita bisa menyampaikan hal itu ke BAKN DPR RI ini agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat dengan harapan ada solusinya,” paparnya.
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, oertemuan itu dilakukan untuk mensinkronisasikan oenyaluran DAK dengan hasil yang didapatkan.(Rel/Adv/Mus)
